Seorang akademisi dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), Wahyudi Adiprasetyo, mengusulkan pembentukan Direktorat Jenderal Pos dan Logistik di bawah Kementerian Perhubungan RI. Usulan ini ditujukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pembentukan direktorat jenderal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sektor pos dan logistik di Indonesia. Saat ini, sektor pos berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo. Sementara itu, sektor logistik tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.
Wahyudi Adiprasetyo menyatakan bahwa sektor pos dan logistik memerlukan sebuah wadah khusus untuk pengaturan dan pengembangan. Pernyataan ini disampaikan di Bandung pada Jumat (15/11).
Pasar industri pos dan logistik diperkirakan memiliki nilai yang signifikan, yaitu 122,22 miliar USD. Dengan potensi ekonomi yang besar ini, pembentukan direktorat jenderal dianggap sangat penting.
Wahyudi menjelaskan bahwa direktorat jenderal ini diperlukan untuk mengatasi tantangan distribusi di Indonesia sebagai negara kepulauan. Sektor pos dan logistik memegang peranan penting dalam pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
Sektor pos memiliki karakteristik unik karena merupakan bagian dari Universal Postal Union (UPU), sebuah organisasi internasional yang beranggotakan seluruh negara di dunia. Keanggotaan ini berkaitan dengan kewajiban penyediaan layanan universal.
Wahyudi menekankan bahwa pembentukan direktorat jenderal ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan infrastruktur pos dan logistik, menerapkan teknologi digital, dan menetapkan regulasi untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi distribusi.
Direktur Jenderal Pos dan Logistik nantinya akan fokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar daerah. Infrastruktur yang dimaksud meliputi jalan raya, pelabuhan, dan pusat distribusi. Peningkatan infrastruktur ini bertujuan untuk memperlancar akses layanan logistik secara merata.
Langkah ini diharapkan dapat menurunkan biaya logistik nasional. Saat ini, biaya logistik di Indonesia masih tinggi, yaitu di atas 20% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Singapura (8%) dan Malaysia (13%).
Digitalisasi sektor pos dan logistik akan dilakukan dengan mengintegrasikan teknologi seperti IoT, AI, dan blockchain. Integrasi teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.
Penerapan teknologi diharapkan dapat mempercepat pengiriman barang, terutama untuk mendukung pertumbuhan e-commerce. E-commerce memiliki peran penting dalam meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional.
Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan proyeksi nilai pasar e-commerce mencapai 83 miliar USD pada tahun 2025, membutuhkan sistem logistik yang modern dan terintegrasi. Sistem ini diperlukan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi digital.
Wahyudi menyatakan bahwa pembentukan Direktorat Jenderal Pos dan Logistik adalah langkah penting untuk memastikan distribusi bahan pokok dan energi yang lancar ke seluruh wilayah Indonesia.
Dengan adanya direktorat ini, distribusi logistik di Indonesia diharapkan menjadi lebih efisien dan merata. Peningkatan efisiensi dan pemerataan distribusi juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Direktorat ini juga akan memprioritaskan praktik logistik hijau yang ramah lingkungan. Tujuannya adalah agar distribusi barang di Indonesia tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga berkelanjutan.
Pemerintah berencana untuk menjalin kerja sama dengan pihak swasta dan internasional. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat sektor logistik nasional di tingkat global.
Wahyudi menambahkan bahwa direktorat ini akan mencakup beberapa subdirektorat, yaitu Subdirektorat Layanan Publik dan Universal, Subdirektorat Dukungan E-commerce, dan Subdirektorat Pos dan Logistik UMKM. Subdirektorat ini akan bertugas menyediakan layanan pos dan logistik yang terjangkau dan efisien. Layanan ini ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan UMKM di Indonesia.
Secara keseluruhan, Direktorat Jenderal Pos dan Logistik diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan struktur yang terorganisir dan dukungan teknologi modern, direktorat ini diharapkan menjadi pendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh Indonesia.